Pelajari kewajiban hukum pendaftaran PSE Lingkup Privat di Indonesia, mulai dari cakupan, proses OSS, sanksi, hingga manfaat kepatuhan bagi penyelenggara sistem elektronik.

Dapatkan pemahaman mengenai BP Tapera yang memiliki tugas untuk menyediakan pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.Dapatkan pemahaman mengenai BP Tapera yang memiliki tugas untuk menyediakan pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam artikel ini, IGNOS menjelaskan aturan pemanfaatan ruang bawah tanah (RBT) berdasarkan UU Cipta Kerja, termasuk mengenai objek RBT, dan pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan. 

Dapatkan pemahaman mengenai hak dan pembatasan Pemegang Terdahulu dalam paten berdasarkan Peraturan Menteri Hukum No. 1 Tahun 2025.

Dapatkan pemahaman menyeluruh tentang pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2021.

Memahami implikasi hukum terkait transfer data pribadi, sanksi administratif, dan sanksi pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjaga privasi dan meminimalkan risiko di era digital dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 

Dapatkan pemahaman mengenai pedoman Mahkamah Agung tentang jaminan perorangan (borgtocht) dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2024.

Dapatkan informasi mengenai ketentuan mengenai kewenangan PPPSRS dalam pengelolaan rumah susun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2021.

Dapatkan pemahaman awal mengenai pemrosesan data pribadi berdasarkan UU PDP, termasuk mengenai peran Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan dasar-dasar pemrosesan data pribadi untuk menjaga keamanan dan privasi data pribadi.

Dapatkan pemahaman mengenai perubahan ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja dan pengupahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.

Dapatkan pemahaman menyeluruh tentang ketentuan baru pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023.

Memahami ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) dengan pembahasan yang lebih spesifik mengenai subjek data pribadi, wilayah hukum, pengelompokkan data pribadi, hingga hak subjek data pribadi.

Dapatkan pemahaman mengenai perubahan ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.

Temukan dokumen penting dan proses pemeriksaan untuk permohonan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan.

Dapatkan pemahaman mengenai kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah sebagai badan hukum yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengelolaan tanah.

Dapatkan pemahaman mengenai mengenai tata cara peralihan dan pembebanan SBKBG.

Memahami proses perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan sebagai salah satu hak atas tanah di Indonesia.

Pahami ketentuan mengenai fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, termasuk kriteria investor yang dapat memperoleh fasilitas penanaman modal, dan bentuk pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.

Dapatkan informasi dari IGNOS mengenai likuidasi perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk alasan, dan proses likuidasi.

Dapatkan pemahaman mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor, termasuk ketentuan mengenai penyesuaian dan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Dapatkan pemahaman mengenai proses pengujian dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan oleh OJK.

Dapatkan informasi lengkap mengenai aspek-aspek penting dalam Permendag 31/2023 yang berlaku untuk semua pelaku usaha PMSE, terutama mengenai social commerce dan PMSE luar negeri.

Dapatkan pemahaman awal mengenai Badan Bank Tanah sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja, yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengelolaan tanah.

Dapatkan pemahaman awal mengenai Sandbox OJK sebagai sarana uji coba dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan untuk pengembangan teknologi finansial.

Dapatkan informasi dari IGNOS mengenai pembebasan pengenaan BPHTB di wilayah DKI Jakarta, termasuk syarat dan proses pengajuannya.

Pahami ketentuan perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, termasuk kemudahan berusaha, kepemilikan asing, dan kemitraan dengan UMKM atau koperasi.

Dapatkan pemahaman awal mengenai kepsertaan dan iuran Tapera, sebagai program simpanan periodik bagi pekerja dalam jangka waktu tertentu untuk pembiayaan perumahan.

Dapatkan penjelasan dari IGNOS mengenai hak pengelolaan berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia, termasuk siapa yang dapat memegang hak pengelolaan, dan objek yang dapat diberikan hak pengelolaan.

Pahami mekanisme penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Penyidik PNS KI. Dapatkan informasi tentang proses pengaduan, penyidikan, dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa.