Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual oleh Penyidik PNS di bawah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pahami mekanisme penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Penyidik PNS KI. Dapatkan informasi tentang proses pengaduan, penyidikan, dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Pada 6 Januari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”)  menerbitkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual (“Permenkumham No. 1/2023”).

Perlu diketahui bahwa pada tahun ini, Indonesia masuk dalam daftar pantauan prioritas oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, antara lain akibat dari kurangnya penegakan hukum terhadap barang palsu, hukuman yang kurang keras bagi pelanggar kekayaan intelektual, dan tidak efektifnya penegakan hukum di perbatasan. Sebagai konsekuensinya, maka hal tersebut tentunya dapat berdampak pada pembatasan perdagangan, dan kurangnya kepercayaan dari investor terhadap Indonesia.

Permenkumham No. 1/2023 diharapkan akan memberikan kontribusi bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Sehingga, setiap pemegang kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan yang memadai, dan Indonesia keluar dari daftar pantauan prioritas.

Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual

Pengaduan terkait tindak pidana atau pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual ("Penyidik PNS KI") yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pengaduan tersebut tidak hanya dapat dilaporkan oleh pemegang hak kekayaan intelektual terdaftar dan pemilik kekayaan intelektual lainnya, namun juga dapat dilaporkan oleh pemegang lisensi tercatat, dan penerima kuasa (penasihat hukum) dari pemegang/pemilik kekayaan intelektual, dan pemegang lisensi terdaftar.

Namun, penting bagi pelapor untuk memperhatikan bahwa pelaporan tersebut harus disertai dengan bukti pendukung yang mencakup setidaknya:

1. bukti kepemilikan kekayaan intelektual; 
2. identitas pelapor; 
3. identitas saksi; 
4. barang yang diduga berasal dari atau merupakan hasil dari tindak pidana atau pelanggaran kekayaan intelektual.

Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual

Setelah menerima laporan pengaduan, Penyidik PNS KI akan melakukan serangkaian kegiatan, termasuk: (i) melakukan pengamatan terhadap objek tempat atau lingkungan terkait, (ii) melakukan wawancara dengan pihak terkait, (iii) pembuntutan terhadap terduga pelaku tindak pidana, (iv) pelacakan keberadaan pelaku tindak pidana, dan (v) melakukan penelitian dan analisis dokumen ("Wasmatlitrik"). Penyidik PNS KI dapat melakukan kegiatan Wasmatlitrik setelah mendapatkan surat tugas dari atasan, dan mereka juga dapat meminta bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Setelah mendapatkan hasil kegiatan Wasmatlitrik, Penyidik PNS KI akan mengadakan rapat gelar perkara awal untuk menentukan tindak lanjut dalam penanganan perkara. Selain itu, Penyidik PNS KI wajib melaporkan perkembangan hasil Wasmatlitrik kepada pelapor paling lambat dalam waktu tiga hari kerja setelah gelar perkara awal. Jika dalam gelar perkara ditemukan bahwa tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, dan/atau pengaduan dihentikan demi hukum, maka Penyidik PNS KI akan segera menerbitkan surat pemberitahuan penghentian perkara kepada pelapor berdasarkan hasil Wasmatlitrik.

Sebaliknya, jika dalam gelar perkara ditemukan minimal dua alat bukti, peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana kekayaan intelektual, dan tidak ada alasan hukum untuk menghentikan proses, maka laporan pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan.


Penyidikan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual

Penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual dimulai berdasarkan beberapa dokumen, yaitu (i) berita acara gelar perkara Wasmatlitrik, (ii) laporan kejadian, (iii) surat perintah tugas, (iv) surat perintah penyidikan, dan (v) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Terdapat tiga tingkat penanganan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual berdasarkan tingkat kesulitannya, yaitu perkara mudah, perkara sedang, dan perkara sulit. Penanganan perkara mudah harus diselesaikan paling lambat dalam enam bulan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Untuk perkara sedang, waktu penyelesaian adalah paling lambat sembilan bulan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Sedangkan perkara sulit, harus diselesaikan paling lambat dalam dua belas bulan sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan.

Penentuan tingkat kesulitan tersebut dilakukan dalam rapat gelar perkara sebelum perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebagai contoh, suatu perkara dianggap sulit jika:

1. saksi tidak memiliki pengetahuan langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
2. identitas tersangka belum diketahui atau tersangka mengalami gangguan kesehatan atau menjabat dalam posisi tertentu; 
3. tersangka dilindungi oleh kelompok tertentu atau merupakan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir; 
4. bukti yang berkaitan langsung dengan perkara sulit diperoleh; 
5. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkara; 
6. tindak pidana terjadi di beberapa tempat; dan 
7. penyidikan memerlukan waktu yang cukup.

Tahap penyidikan melibatkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik PNS KI, seperti olah tempat kejadian perkara, dan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan/atau tersangka. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat minimal dua alat bukti, yang ditentukan melalui mekanisme gelar perkara. Surat penetapan tersangka akan dikirimkan kepada jaksa penuntut umum, pelapor, dan tersangka.

Keputusan apakah suatu perkara tindak pidana layak untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum ditentukan dalam gelar perkara tahap akhir. Dalam gelar perkara, tim Penyidik PNS KI akan memaparkan pokok perkara, pelaksanaan dan hasil penyidikan yang telah dilakukan di hadapan para peserta gelar perkara, yang kemudian akan didiskusikan dan disimpulkan. Apabila perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, maka berkas perkara, tersangka dan barang bukti akan diserahkan oleh Penyidik Korwas PPNS (koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil). 

Perlu diketahui bahwa penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual juga dapat dihentikan dalam tingkat penyidikan apabila:

1. tidak terdapat cukup bukti; 
2. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana; dan/atau 
3. penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu karena tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluwarsa, pengaduan dicabut, dan tindak pidana kekayaan intelektual tersebut telah memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Namun, sebelum penyidikan tersebut dihentikan, maka Penyidik PNS KI wajib untuk melakukan gelar perkara dengan berkoordinasi dengan Penyidik Korwas PPNS. Suatu penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual yang telah dihentikan dapat dilanjutkan kembali penyidikannya apabila terdapat putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan, dan/atau ditemukan bukti baru terhadap tindak pidana tersebut.


Mediasi dalam Sengketa Kekayaan Intelektual

Tindak pidana yang berhubungan dengan hak cipta, hak terkait, paten atau paten sederhana wajib terlebih dahulu menempuh mediasi tanpa adanya permohonan dari pihak yang terkait kepada Menkumham. Sedangkan, untuk jenis kekayaan intelektual lain, mediasi tersebut baru dapat dilakukan berdasarkan adanya permohonan dari pihak terkait.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut dilakukan oleh mediator kekayaan intelektual, dimana mediator akan melaporkan hasil pelaksanaan mediasi tersebut kepada Menkumham. Apabila tercapai perdamaian dalam mediasi tersebut, maka para pihak wajib membuat perjanjian perdamaian.