Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Menyampaikan Data secara Berkala kepada Badan Pusat Statistik

Gali lebih dalam mengenai kewajiban yang diemban oleh para pelaku perdagangan elektronik dalam menyampaikan data secara rutin kepada Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Peraturan BPS No. 4/2023, yang memusatkan perhatian pada aspek kepatuhan dan risiko yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang beroperasi di sektor perdagangan elektronik, termasuk langkah-langkah yang disarankan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut dalam memitigasi risiko hukum serta membangun kepercayaan konsumen dalam pasar perdagangan elektronik.

Badan Pusat Statistik (“BPS”) baru saja menerbitkan Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Peraturan BPS No. 4/2023”) pada tanggal 9 Maret 2023. Peraturan BPS No. 4/2023 merupakan regulasi baru yang dikeluarkan oleh BPS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini memiliki fokus pada risiko dan kepatuhan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dengan model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik (“PMSE”).

Peraturan BPS No. 4/2023 berlaku dalam hubungannya dengan beberapa undang-undang dan peraturan terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”);
4. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP No. 80/2019”); dan
6. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Peraturan BPS No. 4/2023 mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (“PPMSE”) untuk menyampaikan data dan/atau informasi melalui portal yang disediakan oleh BPS. Hal ini didasarkan pada amanat yang diberikan oleh PP No. 80/2019 kepada BPS sebagai instansi yang mencatat transaksi yang terjadi secara daring. 

Untuk memenuhi kewajiban penyampaian data dan/atau informasi secara daring, PPMSE perlu mengakses portal yang telah disediakan BPS untuk membuat akun dan mendapatkan informasi terkait data dan/atau informasi yang harus disampaikan sesuai dengan jenis kegiatan usahanya yang meliputi keterangan umum perusahaan, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, kategori produk, kategori wilayah, transaksi, metode pembayaran, dan jumlah penjual dan pembeli, dimana ketentuan mengenai petunjuk teknis dan rincian data dan/atau informasi yang dimaksud ditetapkan melalui keputusan Kepala BPS. Dengan ketentuan data dan/atau informasi yang telah diterima oleh BPS hanya boleh digunakan untuk kegiatan statistik.

BPS berwenang untuk menambah dan/atau mengubah data dan/atau informasi yang diminta ke PPMSE sesuai dengan kebutuhan data dan/atau informasi, dan jika jenis data dan/atau informasi yang dikirimkan oleh PPMSE tidak dirasa cukup oleh BPS, maka BPS dapat melakukan penjelasan untuk memperjelas data.

Risiko dan Kepatuhan

Dengan terbitnya Peraturan BPS No. 4/2023, maka setiap perusahaan dengan model bisnis PMSE perlu menindaklanjuti adanya kewajiban penyampaian data tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan sanksi administratif.

Beberapa risiko kepatuhan yang mungkin dialami oleh perusahaan PPMSE adalah sebagai berikut:

1. tidak menyampaikan data secara berkala: PPMSE diwajibkan untuk memberikan data dan/atau informasi perdagangan mereka kepada BPS secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini, BPS dapat melaporkan kekurangan tersebut kepada Kementerian Perdagangan dan memberlakukan sanksi administratif;
2. tidak mematuhi ketentuan teknis dan rincian data: PPMSE harus memastikan bahwa data yang mereka sampaikan kepada BPS memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam regulasi ini. Jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan ini, BPS dapat menolak data yang disampaikan atau menganggapnya tidak valid; dan
3. tidak melindungi data pribadi: PPMSE harus memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan atau terkait dengan transaksi PMSE dilindungi sesuai dengan ketentuan UU PDP. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan sanksi yang serius.

Sanksi

Regulasi ini membuka peluang bagi BPS untuk menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan mengenai PPMSE yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kementerian Perdagangan dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, denda, pencabutan izin, atau tindakan lain yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.

Langkah yang Perlu Diambil

Sangat penting bagi perusahaan PPMSE untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ketentuan-ketentuan ini, guna menghindari sanksi administratif dan risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PPMSE. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan BPS No. 4/2023, antara lain:

1. mengkaji dan memahami setiap ketentuan yang tercantum dalam regulasi ini untuk memastikan kepatuhan penuh terhadapnya. Hal ini meliputi memahami tata cara penyampaian data, standar teknis yang harus dipenuhi, perlindungan data pribadi, dan lain-lain;
2. mengembangkan kebijakan internal yang sesuai dengan regulasi ini dan mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan dan pihak terkait. Selain itu, perusahaan juga harus menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan data dan informasi PMSE;
3. memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk penyampaian dan pengelolaan data perdagangan memenuhi standar teknis yang ditetapkan dalam regulasi ini. Hal ini dapat meliputi penggunaan format berkas yang sesuai, keamanan sistem yang memadai, dan perlindungan data yang tepat; dan
4. memprioritaskan kepentingan konsumen dalam setiap aspek perdagangan elektronik yang mereka lakukan. Hal ini mencakup memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dan memastikan keandalan dan integritas data yang disampaikan kepada BPS.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, perusahaan PPMSE dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini dan menghindari sanksi administratif serta risiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari akibat pelanggaran oleh PPMSE. Selain itu, dengan menjalankan bisnis sesuai dengan aturan yang berlaku, perusahaan juga dapat membangun kepercayaan pelanggan dan memperkuat posisinya dalam pasar perdagangan elektronik.