Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara

1. Badan usaha swasta dapat terlibat dalam pembangunan IKN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan pemerintah termasuk Otorita IKN, kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.
2. Pengembalian investasi kepada pelaku usaha mencakup minimal penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan yang wajar.
3. Pengembalian investasi kepada pelaku usaha dilakukan melalui beberapa skema, antara lain pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, serta pembayaran atas ketersediaan layanan.

Pihak Terlibat dalam Penyelenggaraan KPBU

Terdapat beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan KPBU di IKN, yaitu:

1. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (“PJPK”), yakni Kepala Otorita IKN, atau Menteri/Kepala Lembaga/Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang berwenang sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur;
2. Panitia KPBU IKN, yakni anggota yang ditunjuk PJPK yang memiliki keahlian di bidang tertentu, guna membantu PJPK dalam tahapan KPBU IKN;
3. Penasihat Proses, yakni pihak swasta yang dipilih melalui pengadaan, yang berwenang memberikan rekomendasi dan panduan kepada PJPK mengenai kesesuaian proses proyek KPBU;
4. Badan Penyiapan, yakni badan usaha atau lembaga/organisasi internasional yang dipilih melalui seleksi atau seleksi langsung, yang berwenang melakukan pendampingan dalam tahapan KPBU IKN;
5. Forum Koordinasi Bersama, yakni instansi pemerintah yang berwenang melakukan fasilitasi, percepatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan KPBU IKN.

1. identifikasi, yakni penyusunan dokumen identifikasi oleh PJPK yang akan digunakan sebagai dasar penentuan skema pendanaan proyek;
2. penetapan, yakni penetapan daftar usulan rencana KPBU oleh Menteri PPN atas usul yang diajukan oleh PJPK. Daftar usulan rencana tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian dukungan dari pemerintah;
3. penganggaran, yakni pengalokasian anggaran oleh PJPK untuk tahapan KPBU IKN.

1. penyusunan dokumen prastudi kelayakan, berupa kajian yang dilakukan oleh PJPK mengenai aspek hukum, teknis, ekonomi, dan risiko;
2. pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung;
3. penjajakan minat pasar, berupa kegiatan yang dilakukan oleh PJPK untuk mengetahui masukan, tanggapan maupun minat calon investor, perbankan, asuransi, dan pemangku kepentingan lainnya atas KPBU IKN.

1. pengadaan badan usaha pelaksana, dilakukan dengan mekanisme tender satu tahap melalui prakualifikasi, penggabungan prakualifikasi tender, swiss challenge (mempersaingkan penawaran), atau penunjukan langsung. Pelaku usaha yang terpilih sebagai badan usaha pelaksana akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat penunjukan dari PJPK;
2. penandatanganan perjanjian KPBU antara PJPK dengan badan usaha pelaksana, paling lambat satu bulan setelah dikeluarkannya surat penunjukan dari PJPK;
3. pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur IKN oleh badan usaha pelaksana (financial close), paling lama 4 bulan sejak penandatanganan perjanjian KPBU, dan dapat diajukan satu kali perpanjangan.

1. pengalokasian anggaran untuk tahap pelaksanaan perjanjian kerja sama;
2. persiapan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU; dan
3. pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU.

1. konstruksi;
2. penyediaan layanan; dan
3. berakhirnya perjanjian KPBU.

1. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
2. pembayaran atas ketersediaan layanan (pembayaran oleh PJPK kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur berdasarkan perjanjian IKN KPBU); dan
3. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.