Memahami Perubahan Ketentuan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam UU Cipta Kerja: Poin Penting yang Perlu Diketahui
By Adrian Fernando / 19 Mei 2023
Poin Penting
- Persoalan status tanah harus diselesaikan paling lambat sampai dengan tanggal penetapan lokasi.
- Terdapat enam kategori tambahan atas jenis pembangunan untuk kepentingan umum.
- Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota juga berlaku sebagai konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pertimbangan teknis, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
- Penetapan lokasi diterbitkan untuk waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun.
Latar Belakang
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (“Pengadaan Tanah”) adalah kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilakukan dengan mencabut hak atas tanah milik masyarakat dengan memberikan suatu bentuk ganti kerugian, sebagai pelaksanaan fungsi sosial.
Regulasi yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”).
Saat ini, regulasi mengenai Pengadaan Tanah diatur dalam beberapa peraturan, sebagai berikut:
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021.
Perubahan Substansi Pengadaan Tanah berdasarkan UU Cipta Kerja
1. Persoalan status tanah harus diselesaikan sampai dengan tanggal penetapan lokasi. Penyelesaian persoalan status tanah terkait tanah yang berada dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/adat, dan/atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (“BUMN”)/badan usaha milik daerah (“BUMD”), harus diselesaikan sampai dengan tanggal penetapan lokasi.2. Terdapat enam penambahan kategori pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai berikut:
- kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
- kawasan ekonomi khusus;
- kawasan industri;
- kawasan pariwisata;
- kawasan ketahanan pangan; dan
- kawasan pengembangan teknologi,
3. Pengadaan Tanah yang luasnya tidak lebih dari lima hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
4. Terdapat lima syarat yang tidak lagi diperlukan setelah diterbitkannya penetapan lokasi oleh Kepala Daerah, yaitu:
- konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
- pertimbangan teknis;
- analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal);
- penggunaan tanah di luar kawasan hutan dan kawasan pertambangan; dan
- penggunaan tanah di luar kawasan gambut/sempadan pantai.
5. Penetapan lokasi diterbitkan untuk waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu satu tahun. Oleh karena itu, Pengadaan Tanah harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu tersebut di atas. Sebelumnya, jangka waktu penetapan lokasi diterbitkan untuk waktu dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun.
Key Contacts
Ivor I. Pasaribu
