Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara (“IKN”) merupakan ibu kota baru Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara. Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan IKN, pada tanggal 6 Maret 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”). Dalam lingkup pengaturan kemudahan berusaha, PP 12/2023 mengatur mengenai perumahan dan kawasan permukiman di wilayah IKN.

Peruntukan Hunian di IKN
Terdapat tiga kategori zonasi terkait peruntukan hunian di IKN, yaitu:

1. perumahan sederhana (rumah umum);
2. perumahan menengah; dan
3. perumahan mewah.

Warga negara asing dilarang membeli, memiliki, dan/atau menguasai perumahan sederhana, terlepas dari apakah mereka menerima bantuan pembiayaan dari pemerintah atau tidak.


Pembangunan Hunian Berimbang

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Otorita IKN untuk melaksanakan kewajiban pembangunan hunian berimbang di daerah lain di wilayah IKN atau membayar dana konversi sebagai pemenuhan hunian berimbang.

Atas permohonan tersebut, Kepala Otorita IKN akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Menteri PUPR”) dan Menteri Dalam Negeri. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka Kepala Otorita IKN akan memberikan laporan tahunan secara berkala kepada Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri.