Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

1. Otorita IKN menerbitkan perizinan berusaha di IKN dan Daerah Mitra melalui sistem OSS, yang terdiri atas persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha sektor.
2. Pelaku usaha tidak diwajibkan untuk melampirkan konfirmasi status wajib pajak, dan tidak terdapat batasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu.
3. Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal melalui sistem OSS setelah mendapatkan persetujuan perizinan berusaha dari Otorita IKN.
4. Pelaku usaha wajib untuk melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau koperasi.

Ibu Kota Nusantara (“IKN”) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang memiliki tujuan sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan khusus guna mendorong turut serta pelaku usaha untuk percepatan pengembangan IKN.

Perizinan berusaha di IKN dan daerah lain di Pulau Kalimantan untuk pembangunan wilayah superhub (“Daerah Mitra”) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 (“PP 12/2023”).

Persyaratan Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha di IKN dan Daerah Mitra diterbitkan oleh Otorita IKN melalui sistem OSS, yang terdiri atas persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha sektor, sebagai berikut:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”), yang akan diterbitkan apabila peruntukan lokasi usaha sesuai rencana detail tata ruang IKN (“RDTR IKN”). Selama RDTR IKN belum terbit, maka KKPR diterbitkan apabila sesuai dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional IKN;
2. Persetujuan lingkungan, yang penerbitannya mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) kawasan IKN;
3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”), akan diterbitkan apabila pelaku usaha telah memperoleh KKPR dan Persetujuan Lingkungan. Secara paralel dengan pengajuan PBG, pelaku usaha dapat memulai pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada gambar konstruksi yang diajukan kepada Otorita IKN.

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. lingkungan hidup dan kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. perindustrian;
7. perdagangan;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;
10. kesehatan, obat, dan makanan;
11. pendidikan dan kebudayaan;
12. pariwisata;
13. keagamaan;
14. pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik;
15. pertahanan dan keamanan;
16. ketenagakerjaan;
17. keuangan; dan
18. sektor lain yang menjadi prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.