Struktur, Fungsi dan Tugas Badan Bank Tanah

1. Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja, yang memiliki kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk ekonomi berkeadilan.
2. Struktur Bank Tanah terdiri dari Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana.
3. Bank Tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
4. Perolehan tanah oleh Bank Tanah bersumber dari (i) tanah hasil penetapan pemerintah, dan (ii) tanah dari pihak lain.
5. Tanah yang dikelola oleh Bank Tanah diberikan dengan hak pengelolaan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) mewajibkan pemerintah pusat untuk membentuk suatu Badan Bank Tanah (“Bank Tanah”).

Bank Tanah merupakan badan khusus yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, yang kekayaannya terpisah dari kekayaan negara, di mana badan khusus ini dibentuk untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Regulasi mengenai Bank Tanah diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 UU Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (“PP Bank Tanah”); dan
3. Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah (“Perpres Bank Tanah”).

Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite, dan memiliki kewenangan khusus, untuk menjamin ketersediaan tanah untuk ekonomi berkeadilan. Oleh karena itu, Bank Tanah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Komite: Bertugas untuk menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah, dan terdiri atas ketua dan anggota. Dalam menjalankan tugas, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite yang bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan analisis kepada Komite.
   
   
2. Dewan Pengawas: Bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah.
   
   Dewan Pengawas terdiri atas 7 anggota yang dipilih oleh Presiden atas usul Komite, yang satu di antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota. 7 anggota Dewan Pengawas terdiri atas 4 anggota dari unsur profesional, dan 3 anggota dari unsur pemerintah.
   
   Dewan Pengawas menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
   
   
3. Badan Pelaksana: Diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan fungsi Bank Tanah.
   
   Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputi, yang didukung oleh Sekretaris Badan Pelaksana dan Satuan Pengawas Intern. Kepala dan Deputi Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
   
   Dalam penentuan kebijakan, Badan Pelaksana memiliki dua mekanisme pengambilan keputusan, yaitu rapat badan pelaksana, dan keputusan sirkuler.

Bank Tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Selain itu, Bank Tanah juga memiliki tugas untuk melakukan:

1. perencanaan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
2. perolehan tanah;
3. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung;
4. pengelolaan tanah;
5. pemanfaatan tanah; dan
6. pendistribusian tanah.

Perolehan tanah oleh Bank Tanah bersumber dari:

1. tanah hasil penetapan pemerintah, seperti tanah bekas hak, kawasan dan tanah telantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, dan tanah yang tidak ada penguasaannya; dan
2. tanah dari pihak lain yang berasal dari pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, yang dilakukan melalui pembelian, hibah, tukar menukar, pelepasan hak, dan bentuk lainnya.

Selanjutnya, tanah yang dikelola oleh Bank Tanah diberikan dengan hak pengelolaan.