Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah oleh Badan Bank Tanah

Dapatkan pemahaman mengenai kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah sebagai badan hukum yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengelolaan tanah.

1. Pengelolaan tanah oleh Bank Tanah meliputi kegiatan pengembangan tanah, pemeliharaan dan pengamanan tanah, dan pengendalian tanah.
2. Pemanfaatan tanah oleh Bank Tanah dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain, dengan skema antara lain (i) jual beli, (ii) sewa, (iii) kerja sama usaha, (iv) hibah, dan (v) tukar menukar.
3. Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah akan menetapkan tarif pemanfaatan tanah atas pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, yang meliputi (i) besaran tarif, (ii) jangka waktu, dan (iii) tata cara pembayaran yang kompetitif.

Sebagai badan khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola tanah dan menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria, maka Bank Tanah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (“PP Bank Tanah”).

Perolehan tanah oleh Bank Tanah bersumber dari tanah hasil penetapan pemerintah, dan tanah dari pihak lain. Kemudian, tanah yang dikelola oleh Bank Tanah diberikan dengan hak pengelolaan.

Dalam melakukan pengelolaan tanah, Bank Tanah berwenang untuk melakukan:

1. Pengembangan Tanah, yaitu dengan melakukan penyiapan tanah untuk:

1. perumahan dan kawasan permukiman;
2. peremajaan kota;
3. pengembangan kawasan terpadu;
4. konsolidasi lahan;
5. pembangunan infrastruktur;
6. pembangunan sarana dan prasarana;
7. pematangan tanah; dan
8. proyek strategis nasional.

Hasil dari pengembangan tanah berupa pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan industri, kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan ekonomi lainnya.

Pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang setempat, yang pelaksanaan pembangunannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain.

2. Pemeliharaan dan Pengamanan Tanah, yaitu berupa kegiatan untuk memelihara dan mengamankan tanah, yang terdiri atas aspek hukum dan aspek fisik.

Aspek hukum meliputi kegiatan Bank Tanah untuk secara aktif mempertahankan hak atas tanah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan, aspek fisik meliputi kegiatan Bank Tanah untuk mengamankan dan memelihara fisik tanah.

3. Pengendalian Tanah, yaitu berupa kegiatan untuk mengendalikan penguasaan, pemanfaatan, dan nilai tanah.

Bank Tanah memiliki kewenangan untuk melakukan pemanfaatan tanah dengan pihak lain, melalui penandatanganan kerja sama pemanfaatan, dengan skema:

1. jual beli;
2. sewa;
3. kerja sama usaha;
4. hibah;
5. tukar menukar; dan
6. bentuk lain yang disepakati.

Bank Tanah akan memberikan bantuan di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai bentuk pemberian kemudahan perizinan berusaha.

Di samping itu, Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah akan menetapkan tarif pemanfaatan tanah atas pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, yang meliputi (i) besaran tarif, (ii) jangka waktu, dan (iii) tata cara pembayaran yang kompetitif.