Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal bagi Investor di Ibu Kota Nusantara

Pahami ketentuan mengenai fasilitas penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra, termasuk kriteria investor yang dapat memperoleh fasilitas penanaman modal, dan bentuk pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.

1. Investor dapat memperoleh fasilitas penanaman modal di IKN dan Daerah Mitra berupa pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.
2. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh investor untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal.
3. Pemberian insentif fiskal kepada investor meliputi pengurangan, keringanan atau pembebasan atas (i) PPh, (ii) PPN dan/atau PPnBM, dan (iii) pajak khusus dan penerimaan khusus IKN.
4. Pemberian insentif non-fiskal kepada investor meliputi (i) fasilitas kepabeanan, dan (ii) fasilitasi, penyediaan lahan, sarana dan prasarana.
   
   

Selain sebagai ibu kota baru bagi Indonesia, pembentukan Ibu Kota Nusantara (“IKN”) juga bertujuan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris, dan pertumbuhan perekonomian di masa depan.

Oleh karena itu, untuk mendorong pelibatan pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian di IKN termasuk di daerah lain di Pulau Kalimantan (“Daerah Mitra”), pemerintah memberikan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal sebagai fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha. Adapun kebijakan tersebut diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Penanaman Modal”);
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”).

Pasal 18 ayat (3) UU Penanaman Modal mengatur bahwa investor yang berhak menerima fasilitas penanaman modal adalah investor yang memenuhi kriteria berikut:

1. menyerap banyak tenaga kerja;
2. termasuk skala prioritas tinggi;
3. termasuk pembangunan infrastruktur;
4. melakukan alih teknologi;
5. melakukan industri pionir;
6. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) atau koperasi;
10. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
11. termasuk pengembangan usaha pariwisata.

Pemberian insentif fiskal kepada investor meliputi pengurangan, keringanan atau pembebasan atas:

1. Pajak Penghasilan (“PPh”)
Fasilitas PPh diberikan kepada wajib pajak dalam negeri berupa:

1. pengurangan PPh badan hingga 100% sampai tahun 2045 untuk pelaku usaha yang melakukan pembangunan infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, jasa konstruksi, real estate dan pariwisata;
2. pengurangan PPh atas kegiatan sektor keuangan di area Financial Center;
3. pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional;
4. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;
5. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu;
6. pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba;
7. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk jenis pekerjaan tertentu;
8. PPh final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada UMKM; dan
9. pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk peralihan pertama kali sampai tahun 2035.

2. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“PPnBM”)
Fasilitas terkait PPN dan/atau pajak penjualan atas barang mewah diberikan kepada pelaku usaha di IKN dan di Daerah Mitra, dengan cara sebagai berikut:

1. tidak ada pemungutan terhadap PPN sampai tahun 2035 atas penyerahan barang dan impor barang untuk kegiatan jasa konstruksi pembangunan; dan
2. pengecualian PPnBM atas penyerahan barang kena pajak sampai tahun 2035 untuk penyerahan hunian mewah.

3. Pajak Khusus dan Penerimaan Khusus IKN
Fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus IKN terdiri atas:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak khusus IKN, yaitu berupa pengurangan atau pengenaan tarif 0% atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk jangka waktu tertentu atas (i) pemberian hak atas tanah bagi pelaku usaha, dan (ii) pengalihan hak atas tanah untuk pertama kali;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan penerimaan khusus IKN, yaitu berupa pengurangan atau pengenaan biaya Rp0,- untuk jangka waktu tertentu bagi permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pemberian insentif non-fiskal kepada investor meliputi:

1. Fasilitas Kepabeanan
Fasilitas kepabeanan diberikan kepada pelaku usaha di IKN antara lain:

1. pembebasan bea masuk dan/atau fasilitas perpajakan atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri sampai tahun 2045; dan
2. pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri sampai tahun 2045.

2. Fasilitasi, Penyediaan Lahan, Sarana dan Prasarana
Pemberian fasilitas terdiri atas:

1. penyediaan lahan atau lokasi bagi pelaku usaha;
2. penyediaan sarana dan prasarana/infrastruktur;
3. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi; dan/atau
4. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.