Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah
Oleh Adrian Fernando / 6 September 2023

Dalam artikel ini, IGNOS menjelaskan aturan pemanfaatan ruang bawah tanah (RBT) berdasarkan UU Cipta Kerja, termasuk mengenai objek RBT, dan pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan.
Poin Penting
- Ruang Bawah Tanah (“RBT”) terdiri dari RBT dangkal dan RBT dalam.
- Pemanfaatan RBT harus memperoleh KKPR.
- Pemanfaatan RBT dapat diberikan dengan HGB, hak pakai, atau hak pengelolaan. Pemilik RBT dapat berbeda dengan pemilik tanah di atasnya.
- Hak atas tanah untuk RBT tidak dapat diberikan apabila terdapat sumber daya minyak, gas bumi, mineral, atau batu bara pada RBT.
Latar Belakang
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memperkenalkan konsep baru terkait pemanfaatan RBT, yaitu suatu ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu, di mana penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang tersebut terpisah dari tanah yang berada di atasnya.
Ketentuan mengenai RBT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Objek RBT
RBT terdiri atas:
- RBT dangkal, yakni tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, dengan batas kedalaman maksimum 30 meter dari permukaan tanah;
- RBT dalam, yakni tanah yang secara struktur dan/atau fungsi terpisah dari pemegang hak atas tanah.
Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan untuk Pemanfaatan RBT
Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan (“KKPR”) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memanfaatkan RBT.
RBT dapat diberikan dengan jenis hak guna bangunan (“HGB”), hak pakai, atau hak pengelolaan. Selain itu, HGB dan hak pakai juga dapat diterbitkan di atas hak pengelolaan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Perlu diketahui bahwa hak atas tanah atas RBT tidak dapat diberikan jika terdapat sumber daya minyak, gas bumi, mineral, atau batu bara pada RBT tersebut.
Ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan pelepasan, dan pembatalan terhadap hak pengelolaan, HGB, dan hak pakai, berlaku untuk RBT.