Bagian 3 - Pelanggar Data Pribadi: Antara Sanksi Administratif dan Pidana

Memahami implikasi hukum terkait transfer data pribadi, sanksi administratif, dan sanksi pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjaga privasi dan meminimalkan risiko di era digital dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 

1. Transfer data pribadi dibedakan berdasarkan lokasi pengendali data pribadi, yakni di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia;
2. Pengendali data pribadi wajib memberikan perlindungan yang memadai terhadap data yang ditransfer, guna memitigasi risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi;
3. Sanksi administratif diberikan sebagai bentuk teguran terhadap pelanggaran data pribadi;
4. Terdapat ketentuan sanksi pidana terhadap pengumpulan, pengungkapan, penggunaan data pribadi secara tidak sah, dan pemalsuan data pribadi.

UU PDP mengatur secara detail transfer data pribadi yang dikategorikan berdasarkan lokasi dari pengendali data pribadi, di mana pengendali data pribadi wajib memberikan pelindungan yang memadai terhadap data pribadi yang ditransfer maupun diterima. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, UU PDP mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui berbagai lembaga yang berwenang, yakni melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, di mana persidangan tersebut dilakukan secara tertutup guna menjaga keamanan data privasi para pihak.

Selain itu, UU PDP juga mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi.

UU PDP mengatur transfer data pribadi menjadi dua kategori, yaitu dalam wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia. Kategori ini didasarkan pada lokasi pengendali data pribadi.

Transfer data pribadi di dalam wilayah Indonesia terjadi ketika pengendali data pribadi melakukan transfer data ke entitas lain yang juga berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Sementara itu, transfer data pribadi di luar wilayah Indonesia terjadi ketika data pribadi dikirim ke entitas yang berlokasi di luar wilayah hukum Indonesia.

UU PDP memberlakukan sanksi administratif sebagai bentuk teguran dan peringatan terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak memiliki dasar, pelanggaran kewajiban dalam kesesuaian dengan tujuan pemrosesan data pribadi, hingga pelanggaran kewajiban dalam mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi.

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, hingga denda administratif yang jumlahnya dapat mencapai 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Apabila terjadi sengketa terkait pelanggaran data pribadi, UU PDP mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui berbagai lembaga yang berwenang, yakni melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

Beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana antara lain memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara tidak sah, mengungkapkan data pribadi, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dan memalsukan data pribadi.

UU PDP berupaya memastikan standar etis dan tingkat keamanan yang tepat. Melalui sanksi administratif yang beragam, UU PDP menyoroti upaya pencegahan dan peringatan yang ditujukan kepada pelanggar, sementara sanksi pidana memastikan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran.