Tinjauan Hak Pengelolaan atas Tanah: Memahami Subyek, Obyek dan Kewenangan Pemegang Hak

Dapatkan penjelasan dari IGNOS mengenai hak pengelolaan berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia, termasuk siapa yang dapat memegang hak pengelolaan, dan objek yang dapat diberikan hak pengelolaan.

1. Hak pengelolaan dapat diberikan atas tanah negara, tanah ulayat, Ruang Atas Tanah (RAT), Ruang Bawah Tanah (RBT), dan pulau kecil.
2. Hak pengelolaan atas tanah negara dapat diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/BUMD, badan hukum milik negara/daerah, Badan Bank Tanah, dan badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
3. Pemegang hak pengelolaan berwenang untuk (i) menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, (ii) menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan (iii) menentukan tarif pengelolaan.
4. Hak atas tanah dapat diberikan di atas tanah hak pengelolaan, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada si pemegang hak. Hak pengelolaan bukan hak atas tanah, melainkan hanya hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak untuk melakukan pengelolaan tanah negara.

Ketentuan hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak-Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Hak pengelolaan dapat diberikan atas tanah negara, dan tanah ulayat. Selain itu, hak pengelolaan juga dapat diberikan untuk Ruang Atas Tanah (“RAT”), Ruang Bawah Tanah (“RBT”), dan pulau kecil.

Hak pengelolaan atas tanah negara dapat diberikan kepada:

1. instansi Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
4. badan hukum milik negara/daerah;
5. Badan Bank Tanah;
6. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan, hak pengelolaan atas tanah ulayat diberikan kepada masyarakat hukum adat.

Pemegang hak pengelolaan memiliki kewenangan untuk:

1. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
2. menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain; dan
3. menentukan tarif pengelolaan.

Pihak ketiga yang memanfaatkan tanah hak pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah di atas hak pengelolaan, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan, yakni berupa hak guna bangunan dan hak pakai.