Indonesia Mengenalkan Peraturan Perdagangan Elektronik Baru untuk Mengatur Perdagangan Sosial dan Lintas Batas

Dapatkan informasi lengkap mengenai aspek-aspek penting dalam Permendag 31/2023 yang berlaku untuk semua pelaku usaha PMSE, terutama mengenai social commerce dan PMSE luar negeri.

1. Social Commerce dan Lokapasar (Marketplace) hanya diizinkan untuk memfasilitasi promosi barang dan jasa, dan dilarang untuk bertindak sebagai produsen dan melakukan transaksi pembayaran melalui sistem elektronik.
2. PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah Indonesia dalam bentuk KP3A bidang PMSE.
3. PMSE luar negeri juga wajib mematuhi ketentuan harga minimum Freight on Board (FOB) untuk barang impor sebesar US$ 100 per unit barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (“Permendag 31/2023”) bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (“PMSE”) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Permendag 31/2023 ditujukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan PMSE dalam negeri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha asing.

Dengan diberlakukannya Permendag 31/2023 maka Permendag 50/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perbedaan utama dari Pemendag terdahulu, adalah mengenai social commerce. Kini media sosial yang masuk dalam kategori social commerce hanya diizinkan untuk memfasilitasi promosi barang dan jasa, dan dilarang untuk bertindak sebagai produsen dan melakukan transaksi pembayaran melalui sistem elektronik. Hal ini berarti bahwa social commerce tidak dapat menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen, melainkan hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Social commerce juga tidak dapat menyediakan layanan pembayaran online, melainkan harus mengarahkan konsumen ke metode pembayaran lain yang disediakan oleh penjual atau pihak ketiga.

Dalam konteks PMSE lintas negara, PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria:

1. telah melakukan transaksi dengan paling sedikit 1.000 (seribu) Konsumen dalam periode 1 (satu) tahun;
2. telah melakukan pengiriman paling sedikit 1.000 (seribu) paket kepada Konsumen dalam periode 1 (satu) tahun; dan/atau
3. telah memiliki jumlah traffic atau pengakses paling sedikit 1% (satu persen) dari pengguna internet dalam negeri dalam periode 1 (satu) tahun;

wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia dalam bentuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (“KP3A”) Bidang

PMSE untuk mewakili kepentingan PPMSE luar negeri dalam hal administrasi, perizinan, perpajakan, dan penyelesaian sengketa.