Gali lebih dalam mengenai kewajiban yang diemban oleh para pelaku perdagangan elektronik dalam menyampaikan data secara rutin kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Memahami dengan saksama mengenai Peraturan BPS terbaru, yakni Peraturan No. 4/2023, yang memusatkan perhatian pada aspek kepatuhan dan risiko yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang beroperasi di sektor perdagangan elektronik. Memperoleh wawasan yang mendalam mengenai peraturan hukum yang relevan, risiko kepatuhan yang mungkin timbul, sanksi administratif yang berlaku, dan langkah-langkah yang disarankan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Memahami signifikansi kepatuhan dalam mitigasi risiko hukum serta membangun kepercayaan konsumen dalam pasar perdagangan elektronik.

Ketahui seluk beluk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Ibu Kota Nusantara. Artikel kami mencakup tiga kategori zonasi untuk peruntukan hunian, pembangunan hunian berimbang, serta pemenuhan hunian berimbang melalui pembangunan atau pembayaran dana konversi.

Pelajari tentang KUHP Baru di Indonesia yang memberlakukan tanggung jawab pidana korporasi dan juga langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memitigasi risiko.

Pahami wawasan tentang pelaksanaan kerja sama anatara pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk mengenai tahapan pelaksanaan dan pengembalian investasi bagi pelaku usaha.

Ketahui peraturan terbaru mengenai pemberian hak atas tanah untuk pelaku usaha di Ibu Kota baru Indonesia, Nusantara. Artikel ini menyoroti berbagai jenis hak atas tanah, termasuk HGU, HGB, dan hak pengelolaan, serta proses perpanjangan dan pembaruannya. Peningkatan hak atas tanah untuk hunian juga dibahas.

Pelajari tentang Perjanjian Ekstradisi yang telah diratifikasi, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang mencakup 31 tindak pidana yang memenuhi syarat untuk diekstradisi. Temukan pengecualian untuk kejahatan yang dapat diekstradisi dan proses untuk meminta ekstradisi melalui jalur diplomatik.

Dapatkan pemahaman menyeluruh tentang perubahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan publik berdasarkan UU Cipta Kerja. Temukan poin-poin penting seperti penyelesaian status tanah, kategori tambahan jenis pembangunan, peran penentuan lokasi, dan periode pengadaan tanah.

Dapatkan wawasan mengenai kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk jenis properti yang dapat dimiliki, hak atas tanah, persyaratan harga minimum, dan lain-lain.