Perjanjian Ekstradisi Buronan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura

Pelajari tentang Perjanjian Ekstradisi yang telah diratifikasi, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, yang mencakup 31 tindak pidana yang memenuhi syarat untuk diekstradisi. Temukan pengecualian untuk kejahatan yang dapat diekstradisi dan proses untuk meminta ekstradisi melalui jalur diplomatik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruh ini juga termasuk kerja sama suatu negara dengan negara lain menjadi tanpa batas. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah.  Kemudahan perpindahan ini memberikan kesempatan kepada tersangka atau pelaku kejahatan untuk melarikan diri ke negara lain dari proses hukum yang berjalan dalam suatu negara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pada tanggal 25 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura menandatangani Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan (“Perjanjian Ekstradisi”). Perjanjian Ekstradisi tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam memberantas kejahatan lintas negara, terutama dalam hal pengejaran dan ekstradisi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Perjanjian Ekstradisi tersebut kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (“UU No. 5/2023”).

Berdasarkan ketentuan pada UU No. 5/2023, pelaku criminal yang dapat diekstradisi adalah pelaku yang dapat dihukum berdasarkan hukum dari kedua negara pada saat criminal terjadi dan permintaan ekstradisi diterima. Permintaan ekstradisi dari Republik Singapura dibuat oleh Menteri Hukum, sedangkan dari Republik Indonesia, permintaannya dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang berwenang, yang akan diberitahukan dan disampaikan melalui saluran diplomatik.

Terdapat 31 jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi, beberapa di antaranya penyuapan dan korupsi, pemalsuan, pencurian, penggelapan dan penipuan. UU 5/2023 juga mengatur mengenai pengecualian atas tindak pidana yang dapat diekstradisi, di antaranya:

1. Jika negara yang diminta menilai bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam permintaan ekstradisi berkarakter politik. 
2. Jika tindak pidana yang diminta untuk ekstradisi adalah pelanggaran militer dari negara yang diminta, bukan pelanggaran pidana menurut hukum pidana umum.
3. Jika buronan yang akan dituntut atau dihukum didasari pada alasan ras, agama, kewarganegaraan, suku atau pandangan politik.

Sebagai tambahan, UU 5/2023 juga berisi ketentuan mengenai penyerahan atas tahanan sementara dimana orang yang ditahan di suatu negara dapat diserahkan ke negara lain jika diperlukan. Oleh karena itu, Perjanjian Ekstradisi ini diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum negara Indonesia dan Singapura dalam memperkuat kerja sama dalam upaya untuk memberantas kejahatan lintas negara, termasuk juga memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari Indonesia dan Singapura yang terlibat di perkara kriminal di kedua negara.