Permohonan untuk Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Bangunan: Dokumen Persyaratan dan Proses Pemeriksaan
Oleh Daniel Yonatan / 26 Januari 2024

Temukan dokumen penting dan proses pemeriksaan untuk permohonan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan.
Poin Penting
Permohonan perpanjangan dan/atau pembaruan HGB diajukan ke Kantor Pertanahan setempat disertai dokumen-dokumen yang diperlukan.
Dokumen yang diperlukan meliputi (i) data pemohon, (ii) dokumen tanah, dan (iii) persetujuan dan rekomendasi, jika tanah sedang dibebani dengan hak tanggungan dan/atau diterbitkan di atas HPL, (iv) bukti pelaksanaan CSR, jika pemohon merupakan badan hukum dan kegiatan usahanya menyangkut sumber daya alam, (v) bukti perpajakan atas tanah, dan (vi) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, jika HGB tersebut diterbitkan di atas tanah negara.
Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan/atau penataan batas pada tanah tersebut, jika terdapat perubahan kondisi fisik maupun batas pada tanah yang dimohonkan.
Setelah permohonan diterima, maka jangka waktu haknya terhitung sejak tanggal berakhirnya hak yang sebelumnya.
Perpanjangan dan/atau pembaruan HGB tetap dilaksanakan meski tanah yang dimohonkan menjadi objek perkara, ditetapkan status quo atau sita pengadilan.
Pendahuluan
Dalam artikel sebelumnya , telah diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami dalam pengajuan permohonan perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bangunan (“HGB”). Sedangkan, artikel ini memberikan informasi mengenai teknis dan persyaratan dokumen untuk permohonan, termasuk proses penerbitan keputusan, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (“Permen ATR 18/2021”).
Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan dan/atau Pembaruan HGB
Permohonan perpanjangan dan/atau pembaruan HGB diajukan ke Kantor Pertanahan setempat bersama dengan dokumen yang disyaratkan, sebagai berikut:
Data pemohon: identitas dari pemohon atau kuasanya. Jika pemohon adalah badan hukum, maka pemohon perlu memberikan akta pendirian beserta pengesahannya, nomor induk berusaha atau tanda daftar perusahaan;
Dokumen tanah: sertipikat HGB, surat keterangan pendaftaran tanah atau layanan informasi pertanahan, dan peta bidang tanah apabila dilakukan pengukuran ulang;
Persetujuan dan rekomendasi: (i) persetujuan dari pemegang hak tanggungan, jika tanah tersebut sedang dibebani dengan hak tanggungan, dan/atau (ii) surat rekomendasi untuk perpanjangan dan/atau pembaruan HGB dari pemegang Hak Pengelolaan (“HPL”), jika HGB tersebut diterbitkan di atas tanah HPL;
Rumah susun: sertifikat laik fungsi, jika dibangun rumah susun di atas tanah tersebut;
Tanggung jawab sosial lingkungan (Corporate Social Responsibility “CSR”): bukti pelaksanaan CSR, jika pemohon merupakan badan hukum dan kegiatan usahanya menyangkut sumber daya alam;
Pajak: bukti perpajakan atas tanah; dan
Penguasaan fisik: surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, jika HGB tersebut diterbitkan di atas tanah negara.
Proses Pemeriksaan Permohonan Perpanjangan dan/atau Pembaruan HGB
Setelah permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan, maka Kantor Pertanahan akan melakukan pemeriksaan tanah. Jika terdapat perubahan kondisi fisik maupun batas pada tanah yang dimohonkan, maka Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran ulang dan/atau penataan batas pada tanah tersebut.
Perpanjangan dan/atau pembaruan HGB tetap dilaksanakan meski tanah yang dimohonkan sedang disengketakan, dalam status quo atau sita pengadilan. Namun, perpanjangan dan/atau pembaruan tersebut wajib diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan para pihak yang berperkara. Selain itu, catatan perkara, status quo, atau sita pengadilan harus dicantumkan dalam keputusan perpanjangan dan/atau pembaruan HGB serta dicatat pada buku tanah dan sertipikat tanah. Catatan perkara tersebut akan dihapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan salinannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan.
Perpanjangan dan/atau pembaruan akan berlaku sejak pendaftaran hak oleh Kantor Pertanahan, dan jangka waktunya dihitung sejak tanggal berakhirnya hak yang sebelumnya.