Bagian 2 - Putusan MK tentang Ketenagakerjaan: Perubahan Kunci terkait Waktu Istirahat dan Pengupahan

Dapatkan pemahaman mengenai perubahan ketentuan mengenai waktu istirahat pekerja dan pengupahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023.

1. MK menegaskan waktu istirahat pekerja, yaitu (i) 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, dan (ii) 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
2. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah.

Melalui Putusan No. 168/PUU-XXI/2023, MK memberikan penegasan dan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja mengenai kluster ketenagakerjaan, antara lain mengenai waktu istirahat pekerja dan pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan pengupahan.

Berkaitan dengan waktu istirahat pekerja, MK menambahkan jenis istirahat mingguan, sehingga meliputi (i) 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, dan (ii) 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Namun, MK tampaknya hendak penegasan dan memberikan kejelasan bagi pekerja dan pengusaha mengenai hak pekerja, yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Selain itu, MK juga mewajibkan perusahaan tertentu untuk memberikan istirahat panjang kepada pekerjanya, yang diatur lebih lanjut di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

MK juga menetapkan bahwa kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kini harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah. Dewan ini akan menyusun kebijakan pengupahan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan pengupahan nasional.

Sebelumnya, pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam kebijakan pengupahan. Kini, Dewan Pengupahan Daerah dilibatkan untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung hak pekerja atas penghidupan layak.